Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka Menjaga Harmoni Kebangsaan dalam Bingkai NKRI

Tanggal : 02 Apr 2017 21:57 Wib



PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM RANGKA MENJAGA HARMONI KEBANGSAAN DALAM BINGKAI NKRI”

                Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 berlangsung kegioatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan tema “menguatkan peran  dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menjaga harmoni kebangsaan dalam bingkai NKRI”. Kegiatan tersebut dislenggarakan selama satu hari di Hotel Amaroosa Bandung. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kesbangpol dan perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se- Provinsi Jawa Barat. Untuk narasumber yang hadir dalam kegiatan ini dari Kepala Bankesbangpol Provinsi Jawa Barat, Ketua FKUB Jawa Barat, Kabidkum Polda Jabar, dan Kemenag RI.

                Untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial bernuansa agama dan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di daerah serta mengimplementasikan Pasal 65 ayat (1) huruf  b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda maka Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 903/117/SJ tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam anggaran APBD melalui belanja hibah. Dengan adanya surat edaran tersebut diharapkan pemberdayaan FKUB untuk ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota bisa lebih dioptimalkan. Pertemuan ini juga menjadi ajang dialog perwakilan FKUB dengan para narasumber untuk memecahkan permasalah yang ada didaerah terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, dan kegiatan aliran sempalan. Peran strategis tokoh agama menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik didaerah.

                Selain itu dibahas juga  bagaimana upaya kedepan untuk mempertahankan NKRI. Hal yang perlu diwaspadai yaitu ancaman proxy war. Apalagi Indonesia  memiliki posisi yang strategis karena berada didaerah ekuator dimana daerah ini banyak ditumbuhi vegetasi yang menjadi cadangan makanan bagi penduduk dunia. Otomatis hal ini harus diantisipasi sejak dini agar keberlangsungan penduduk Indonesia terjamin untuk masa yang akan datang. Yang harus menjadi pemikiran bersama untuk saat ini sistem pengawasan orang asing tertuma didaerah. Harus diakui bahwa sistem pengawasan orang asing di daerah belum terintegrasi dan baru hanya sebatas kelengkapan dokumen agar orang tersebut dapat masuk ke wilayah Indonesia. Untuk pengawasannya sendiri belum sampai detail setelah orang asing itu masuk ke Indonesia apa aktifitas yang dia lakukan belum terpantau. Kelemahan ini juga dibarengi dengan kelembagaan kesbangpol apakah akan vertikal atau tetap menjadi kewenangan daerah karena belum ada produk hukum yang mengatur secara jelas tentang kelembagaan Kesbangpol sehingga untuk saat ini bentuk kelembagaan Kesbangpol tiap daerah berbeda-beda. Diharapkan pertemuan dapat dilakukan secara intensif sehingga dapat mencari alternatif solusi yang terbaik seperti yang diungkapkan oleh salah satu perwakilan FKUB “Laukna beunang chaina herang”.


Post Lainnya

HALAQOH KEBANGSAAN

11 Apr 2017 22:05 Wib

HALAQOH KEBANGSAAN

JAMBORE ORMAS

10 Apr 2017 02:25 Wib

Jambore Ormas

Forum Grup Diskusi "Kewaspadaan Nasional"

20 Mar 2017 02:55 Wib

Topik "Pencegahan Intoleransi Guna Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa"

Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

02 Sep 2016 02:36 Wib

Pemahaman Wawasan dan Kebangsaan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

Polling

Menurut anda Tampilan Web site ini Bagaimana ?


Hasil

Statistik Pengunjung


Pengunjung Hari ini : 53
Pengunjung Bulan ini : 338
Total Pengunjung : 1909

Pengumuman